BOLSEL— DPRD Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) bahas rancangan awal perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolsel tahun 2022-2026.
Rapat digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) gedung DPRD, Kecamatan Bolaang Uki, Bolsel, Senin, 3 Oktober 2022.
Pimpin rapat, Ketua DPRD Arifin Olii menanggapi beberapa poin dalam draft perubahan RPJMD.
Khususnya terkait angka kemiskinan yang rendah.
“Dari jumlah presentasi angka kemiskinan di Bolsel memang cukup tinggi. Tapi kuantitasnya relatif rendah. Sehingga perlu data yang valid,” katanya.
Arifin berharap, instansi teknis bisa menyatukan persepsi dalam menagani satu data.
“ Data yang valid bisa menjadi rujukan suatu kebijakan yang terarah,” kata Arifin.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Zulkarnain Kamaru mengatakan, data di Perangkat Daerah terkait harus sinkron.
“Jangan ada tumpang tindih atau bantuan yang tidak tepat sasaran. Selain itu harus ada persamaan persepsi terkait indikator keluarga miskin, begitu pun dari desa,” kata Zulkarnain.
Menurutnya, persoalan angka kemiskinan memang selau menjadi topik hangat dikalangan masyarakat kita.
“Saya berharap kita bisa berupaya di tahun tahun ke depan angka kemiskinan bisa turun serendah mungkin,” ujarnya.
Diketahui, Pimpinan DPRD Bolsel mengundang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Bolsel. Mereka sepakat mematangkan rancangan awal Perubahan RPJMD.
Rapat pembahasan dihadiri, Ketua DPRD Bolsel Ir Arifin Olii, Wakil Ketua Dra Hartina Badu, Ketua Komisi I DPRD Fadly Tuliabu SH, Ketua Komisi II DPRD Zulkarnain Kamaru SAg, Anggota DPRD Sumitro Moha, Petrus Keni, Jems Lontoh, Sunardi Kadullah.
Sedangkan dari Pemkab Bolsel dihadiri Plt Kepala Bappelitbangda Kadek Wijayanto SH, Sekretaris Bappelitbangda James Lumankun, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Eus Daud SH, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Bolsel Fice Nur SPi MSi dan sejumlah Staf Bappelitbangda Bolsel.(adve)
