Baklak.news, BOLSEL—Pemkab Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menerima insentif fiskal, sebesar Rp6,3 miliar, dari pemerintah pusat. Dana tersebut merupakan apresiasi pemerintah pusat kepada Pemkab Bolsel yang dinilai sukses menekan angkat kemiskinan.
Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan, tahun anggaran 2023, kategori upaya percepatan penghapusan kemiskin ekstrim, diserahkan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin kepada Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid, di Istana Presiden Jakarta, Kamis, 9 November 2023.
Penyerahan tersebut, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, tentang Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kepada para pemimpin daerah.
Kesempat itu, Wabup Deddy mengucap syukur dan berterimakasih kepada pemerintah pusat karena telah memberikan insentif fiskal untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Kami sangat bersyukur. Apalagi di Bolsel masih ada beberapa masyarakat yang terdata masuk kategori miskin ekstrim. Insentif Fiskal ini tentu sangat membantu,” kata pasangan Bupati Hi Iskandar Kamaru ini.
Sebelumnya, Wapres KH Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah yang mendapat penghargaan memanfaatkannya untuk terus mentransformasikan program menuju tujuan penghapusan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2024.
“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima masyarakat,” kata Wapres.
Wapres menegaskan, sasaran penerima manfaat program kemiskinan ekstrem harus menggunakan data dari sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
Tujuannya, agar intervensi bisa lebih tepat sasaran. Terutama kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian, lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” kata Wapres.
Sekadar diketahui, hadir dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia atau yang mewakili. (*)
