BAKLAK.NEWS, SITARO — Panitia Khusus (Pansus) terkait Penyaluran Bantuan Dana Siap Pakai (DSP) Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang, bentukan DPRD Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro (SITARO), diminta untuk segera memaparkan hasil pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), beberapa waktu lalu.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua LSM BARAK MARCAB SITARO, Ivon Bawotong, saat menghubungi wartawan media ini.
“Saya ikuti di beberapa postingan media sosial di mana teman-teman yang tergabung dalam Pansus telah bertemu dengan BNPB. Nah, sekarang apa hasilnya? Tolong itu dibuka ke masyarakat sehingga ada kejelasan serta tindaklanjut yang boleh diambil. Saya khawatir cara diam seperti ini justru ikut berdampak pada terhambatnya penyaluran bantuan,” kata Bawotong, Selasa (18/11/2025) malam.
Apalagi, kata dia, sudah 2x Pansus membatalkan agenda tatap muka dengan masyarakat, dan ini telah memunculkan ragam tanda tanya di publik.
“Kalau situasi ini dibiarkan berlarut-larut, masyarakat bisa berasumsi jika kehadiran Pansus ini tidak lebih dari memperlambat proses penyaluran bantuan. Perlu juga diingat bahwa masyarakat sudah lebih dari setahun menanti, jadi tolonglah segera dipublis apa hasilnya, kemudian apa langkah selanjutnya,” tegasnya.
Ia juga turut menyentil soal pernyataan salah satu anggota DPRD Sulut perihal bantuan tunai berjumlah Rp75 miliar yang jadi buah bibir di media sosial baru-baru ini. Menurut dia, itu juga perlu dijelaskan ke publik agar tidak menimbulkan opini miring.
“Di mana bantuan tujuh puluh lima miliar itu? Kapan mulai disalurkan? Masyarakat butuh informasinya,” serunya lagi sembari mengungkapkan jika dalam waktu dekat pihaknya bakal menggelar aksi damai mempertanyakan tindaklanjut bantuan stimulan sebagaimana telah dijanjikan itu.
Sementara itu, Ketua Pansus, Moghtar Kaudis, saat dikonfirmasi, Rabu (19/11/2025) siang, menyebutkan jika pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar tatap muka dengan masyarakat Tagulandang yang terdampak bencana, termasuk para Kapitalau (Kepala Desa).
“Kami sudah agendakan, dan kemungkinan besar itu di awal Desember setelah pembahasan APBD 2026. Sesudah itu, kita juga akan laksanakan rapat paripurna penyampaian Rekomendasi Pansus di gedung DPRD di Siau,” beber politisi PDIP yang sudah 4 periode mendapat mandat sebagai Wakil Rakyat itu sembari meminta warga untuk bersabar.
Sekadar diketahui, sebelumnya telah dilakukan penyaluran bantuan dengan menggunakan sistem termin serta pihak ketiga. Namun, belakangan kegiatan tersendat, di mana salah satu penyebab ialah silang pendapat soal mekanisme penyaluran. (**)
