Baklak.news, BOLSEL – Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid menghadiri sarasehan nasional yang digagas oleh Majelis Permusyawarat Rakyat (MPR). Kegiatan ini digelar di ruangan C.J Rantung Kantor Gubernur Sulut, Manado, pada Rabu, 19 November 2025.
Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor J Mailangkay, jajaran MPR RI, unsur forkopimda, dan kepala-kepala daerah.
Menurut Wabup Deddy, pertemuan ini dalam rangka membahas obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah dan instrumen dan investasi publik, dan obligasi ini menjadi instrumen potensial untuk mendukung visi presiden yang memperkuat kemandirian ekonomi.
“Obligasi ini juga secara reguler dapat mewujudkan kolaborasi pemerintah daerah, investor, dan masyarakat secara bersama-sama membiayai pembangunan,” katanya.
Diketahui sarasehan ini akan dilaksanakan di 7 provinsi dan mulai dilaksanakan di Sulut, tanah yang melahirkan tokoh bangsa. Kegiatan ini juga bukan hanya sarasehan semata tetapi juga sekaligus pameran UMKM.
Gubernur pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Sulut memasukkan beberapa visi dan misi, dalam pelaksanaan obligasi nasional yaitu mencegah dan memberantas KKN serta narkoba, meningkatkan sumber daya manusia, membangun perekonomian daerah kemudian memperkuat daya saing daerah dan internasional.
Di antara visi yang dimasukkan dalam pembahasan obligasi nasional, ada visi yang menjadi prioritas utama yaitu membangun perekonomian daerah, karena visi ini merupakan visi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sulut yang berdampak langsung kepada masyarakat dengan memprioritaskan program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan usaha kecil dan mengah dan usaha mikro, program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.
Dalam penerbitan obligasi ada beberapa tantangan, kata gubernur, yaitu minimnya literasi dari berbagai pihak yaitu pemerintah, legislatif, dan masyarakat terkait obligasi sukuk daerah.
“Dalam pengelolaan obligasi daerah harus membentuk unit khusus agar memiliki kewenangan dan tugas dalam pengelolaan obligasi yaitu debt manageman unit (DMU). karena badan ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi,” katanya.
Gubernur berharap agar pemerintah pusat ada pendampingan untuk pemerintah daerah yang berencana menerbitkan obligasi dan sukuk daerah termasuk dalam menyusun regulasi dan mendirikan debt management unit, kemudian pemberian insentif oleh pemerintah pusat dan pasar modal kepada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi sukuk daerah.
Akhir sambutan, gubernur mengapresiasi kepada semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya obligasi nasional ini, dan juga berterima kasih atas kehadiran para kepala daerah. (*)
