BAKLAK.NEWS, MINUT — Bukan rahasia lagi jika transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara (Sulut), dalam beberapa tahun terakhir telah mendapat pengakuan lembaga pengawasan pengelolaan keuangan.
Salah satu di antaranya ialah dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut.
Nah, terhadap catatan-catatan positif yang sudah dibuat, Pemkab Minut kembali memperlihatkan komitmennya dalam hal transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di awal tahun anggaran 2025.
Hal ini disajikan lewat penandatanganan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025, Senin (13/1/2025).
Kegiatan yang digelar di pendopo kantor bupati ini dipimpin langsung Asisten III Bidang Administrasi Umum, Rivino Dondokambey didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minut, Carla A. Sigarlaki dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Minut, Hani Tambani.
“Dengan dokumen yang telah disahkan, diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut memantau penggunaan anggaran yang lebih akuntabel dan bertanggung jawab,” kata Dondokambey.
Menurutnya, dokumen RKA dan DPA sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
Itulah sebabnya penandatanganan RKA dan DPA ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam menyusun dan merealisasikan visi dan misi Pemkab Minut.
“Ini juga akan menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025 di setiap perangkat daerah,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Joune JE Ganda berharap agar seluruh anggaran yang telah direncanakan dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran, untuk mendukung program prioritas daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dikatakannya lagi, Pemkab Minut memiliki beberapa tujuan strategis yang sangat penting dalam rangka mendukung kelancaran program pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, ia berharap anggaran yang disusun sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Besar harapan saya teman-teman di OPD dapat menjalankan program kerja sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memastikan efisiensi penggunaan dana. Dan tak kalah penting ialah manfaatnya boleh dirasakan langsung oleh masyarakat,” pintanya.
Nampak hadir pula di lokasi kegiatan yakni Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Umbase Mayuntu dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Robby Perengkuan. (**)
