Baklak.news, BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) H. Iskandar Kamaru, bersama Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2025 di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.
Kegiatan yang dihadiri seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Sulut ini dibuka oleh Wakil Ketua KPK Johanes Tanak. Dalam arahannya, Johanes mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi.
“Korupsi adalah kejahatan. Siapa pun yang menyalahgunakan uang negara akan ditindak pidana karena merugikan masyarakat dan negara. Mari kita bersyukur, tidak berlebihan, dan selalu menjaga integritas,” tegasnya.
Ia mengatakan, sesuai arahan Presiden RI, seluruh elemen bangsa harus bersinergi mewujudkan Indonesia Tanpa Korupsi agar masyarakat hidup sejahtera.
Ia juga berharap Sulut dapat menjadi barometer dan percontohan daerah bebas korupsi, sekaligus mendorong pembentukan karakter anti korupsi sejak dini, terutama di dunia pendidikan.
Rakor diawali dengan presentasi Gubernur Sulut bersama Ketua DPRD Sulut mengenai permasalahan korupsi di wilayah tersebut. Selanjutnya, Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD masing-masing daerah memaparkan upaya pencegahan korupsi di wilayahnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Iskandar Kamaru memaparkan komitmen Pemkab Bolsel yang selalu patuh terhadap administrasi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan capaian sebagai daerah peringkat pertama dalam pelaporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Bolsel senantiasa menjaga integritas ASN. Sejak 2020, kami telah mengimplementasikan modul pembelajaran KPK tentang anti korupsi di dunia pendidikan. Kami sejalan dengan pemerintah provinsi dan Presiden RI dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan kunjungan ke Rumah Tahanan KPK oleh Gubernur Sulut, jajaran KPK, Bupati/Wali Kota, dan Ketua DPRD se-Sulut. Acara diakhiri dengan penandatanganan lembar komitmen bersama antara kepala daerah dan pimpinan legislatif se-Sulut.
Turut hadir Asisten III Setda Bolsel, Kepala Badan Keuangan, Inspektur Daerah, para Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Inspektorat se-Sulut, serta tamu undangan lainnya. (*)
