Baklak.news, BOLSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, yang berlangsung di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kota Manado, pada Senin, 29 September 2025.
Rakor ini dihadiri oleh Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor J Mailangkay, Ketua DPRD Sulut, Pj Sekprov Tahlis Gallang, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Hi. Iskandar Kamaru, bersama para bupati/wali kota se-Sulut, para anggota DPRD se-Sulut, beserta tim TAPD se-Sulut.
Rapat diawali dengan laporan kegiatan oleh Pj Sekprov Tahlis Gallang. Ia menyampaikan laporan, evaluasi, realisasi anggaran APBD kabupaten/kota dan APBD provinsi masih baik untuk tahun 2025.
Oleh karena itu, kata sekprov, tujuan rakor ini untuk mempercepat dan mengoptimalkan realisasi belanja anggaran berdasarkan APBD tahun 2025, baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
“Dan juga menyelaraskan kebijakan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar tercipta sinergi dalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah yang mendukung capaian sasaran maksimal, berikut pemerintah kabupaten/kota agar selalu menyampaikan kebijakan alokasi dan penggunaan anggaran untuk TKD serta dana desa, agar di tahun 2026 APBD kabupaten/kota tepat sasaran,” katanya.
Tahlis juga meminta agar penyusunan APBD anggaran 2026 bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta wajib untuk memenuhi standar pelayanan prima.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus dalam penyampaiannya mengatakan bahwa setiap daerah harus menyiapkan APBD 2026, dan pada rakor hari ini bukan hanya para bupati yang diundang, karena para ketua DPRD se-kabupaten/kota juga turut diundang.
“Agar supaya eksekutif dan legislatif saling memahami dan saling memberikan support agar bagaimana program-program pemerintahan berjalan dengan anggaran yang seadanya. Di samping itu agar para anggota dewan bisa mengetahui anggaran-anggaran yang dikurangi oleh pemerintah pusat,” katanya.
Gubernur juga menjelaskan di dalam RPJMD tahun 2025–2029 Pemprov Sulut memasukkan 8 misi dan 17 program unggulan, dengan sasaran pembangunan RKPD 2026 memperoritaskan 8 pembangunan daerah di antaranya peningkatan ekonomi dan investasi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
“Agar RKPD di tahun 2026 tepat sasaran pembangunannya,” katanya.
Ia juga menyebutkan bahwa perbandingan transfer ke daerah (TKD) di tahun 2025 ke 2026 ada pengurangan, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.
“Untuk itu kebijakan transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 agar lebih memperhatikan kebijakan TKD; agar pemenuhan belanja pokok pemda 2026 dan belanja program prioritas pemerintah 2026 tidak dikesampingkan,” ujarnya.
Karena, kata gubernur, untuk T.A 2026 ada 8 agenda prioritas nasional yang menjadi perhatian yaitu ketahanan pangan, makan bergizi gratis, program kesehatan, pertahanan semesta, ketahanan energi, program pendidikan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, akselerasi investasi dan perdagangan global.
Gubernur meminta agar pemda wajib berkoordinasi dan bersinergi dalam menyusun dan menjalankan program prioritas pemerintah. Ia juga memberikan alternatif dan solusi di era pengurangan anggaran agar dapat mengoptimalisasi pendapatan asli daerah, penguatan BUMD, pengendalian belanja daerah, mensinergikan pemanfaatan dana desa dengan pemenuhan sasaran RKPD.
“Dan juga indentifikasi dan penyiapan usulan program prioritas daerah,” katanya.
Gubernur juga mengharapkan kepada seluruh kepala daerah agar tetap semangat dan tidak usah cemas, karena pengurangan anggaran untuk pemprov dan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Sulut akan didiskusikan langsung dengan presiden pada Oktober, agar mendapatkan solusi langsung dari presiden untuk anggaran di Provinsi Sulut.
“Untuk menjalankan program-program yang ada di daerah membutuhkan anggaran, agar program yang dijalankan oleh kepala daerah tidak terjadi penundaan untuk itu akan didiskusikan langsung dengan presiden terkait pemotongan anggaran yang dampaknya cukup dirasakan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru juga memberikan tambahan masukan kepada gubernur terkait dengan penundaan penyaluran DAU oleh menteri keuangan.
“Agar mendapat perhatian bapak gubernur dan bisa disampaikan kepada bapak presiden,” katanya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Ketua DPRD Bolsel, Sekertaris Daerah M.Arvan Ohy, Plh Assisten III, Kaban BPKPD bersama jajaran, dan Kabag hukum. (*)
