Baklak.news, BOLSEL– Menegaskan komitmen dalam penanganan kawasan pesisir, Tim teknis Pemkab Bolsel mengikuti Desk Penanganan Kawasan Pesisir bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Balai Pelaksana, dan Pemprov Sulut, pada Rabu, 3 Desember 2025.
Kegiatan yang berlangsung secara virtual itu, dipimpin Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP Ir Fitrah Nur MSi.
Dari Pemkab Bolsel diikuti Sekda Arvan Ohy, Kadis Perkimtan Kadek Widjayanto, dan Kepala Bappelitbangda Rikson Paputungan.
Dari pemerintah pusat diikuti Plt Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Syamsiar Nurhayadi, pejabat Direktorat Perencanaan Kementerian PKP, dan Direktorat Penataan Kawasan Pesisir.
Sementara dari Pemprov Sulut diikuti Kadis Perkimtan Alexander Wattimen.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Bolsel mengusulkan Desa Tolondadu II dan Desa Sondana sebagai lokasi prioritas dalam program penataan kawasan pesisir berbasis mitigasi bencana dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
Tim Pemkab Bolsel menyampaikan kondisi eksisting wilayah pesisir, data pendukung, kebutuhan intervensi, hingga rencana penanganan terpadu.
Hasil desk, dari seluruh kabupaten dan kota se- Indonesia, hanya 13 daerah yang dinyatakan lolos ke tahap evaluasi program, termasuk Bolsel. Bahkan, di wilayah Sulawesi, Bolsel menjadi satu-satunya daerah yang lolos.
Sekda Arvan Ohy mengatakan, hasil tersebut bukan sekadar capaian administrasi, tetapi bukti komitmen Pemkab dalam penanganan kawasan pesisir.
“Kami bersyukur Bolsel dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya. Ini adalah kerja kolaboratif seluruh tim, mulai dari perangkat daerah hingga dukungan penuh pemerintah pusat dan provinsi,” kata Arvan, usai mengikuti kegiatan di ruang Command Center Kantor Bupati.
Pemkab Bolsel, kata Arvan, akan meningkatkan kesiapan teknis dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kami siap menindaklanjuti seluruh catatan teknis dari kementerian dan balai. Target kami jelas, menghadirkan kawasan pesisir yang lebih aman, tertata, dan layak huni,” kata Arvan.
Dalam kegiatan itu, pihak Kementerian PKP, Balai Pelaksana, dan Pemprov Sulut mengapresiasi kesiapan dokumen, kelengkapan data, serta soliditas tim Pemkab Bolsel. (*)
