Baklak.news, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Pemkab Bolsel) menerima kunjungan kerja (kunker) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, menerima langsung kunker tersebut di ruang kerja bupati, pada Selasa, 4 November 2025.
Dalam kunjungan ini Kepala BPKP Sulut disambut hangat oleh Bupati Iskandar, yang turut didampingi Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Kepala BPKP Sulut Heru Setiawan yang didampingi Didi Lamris selaku Pengendali Teknis Auditor Ahli Madya, menyampaikan bahwa ke depan akan dibentuk Satgas PKH karena ada beberapa tambang yang dilaporkan tapi ada juga yang tidak.
“Ini dibentuk untuk mengembalikan penguasaan negara atas kawasan hutan yang dikelola secara ilegal,” katanya sembari berharap pembentukan Satgas PKH berdampak positif bagi pemerintah daerah.
Ia juga menyebutkan di Sulut untuk angka kemiskinan, tingkat kesejahteraannya masih bagus dan indeks pendidikan masih di atas indeks nasional.
“Terkait dengan program presiden yaitu pembangunan rumah sakit PHTC di 12 kabupaten/kota, ini menjadi perhatian semua termasuk pemda karena ini merupakan program presiden yang harus diselesaikan, karena tidak semua daerah mendapatkan program PHTC pembangunan rumah sakit, dan di Sulut hanya ada dua yaitu Bolsel dan Bolmut. Ini memakai anggaran yang tidak sedikit oleh karena itu pembangunanya harus terintegritas pelaksanaanya dan harus berhati-hati,” ujarnya.
Ia juga meminta kepada inspektorat agar terus mengawasi dan selalu melaporkan perkembangan setiap minggunya. Dalam pelaksanaan laporan, nantinya tim BPKP yang akan turun langsung ke lapangan.
“Bukan hanya pembangunan fisik yang diawasi tetapi juga dengan program MBG yang sampai hari ini dikawal terus programnya, dan ini harus ada koordinasi satgas dan pemda, harus juga ada keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program MBG,” katanya.
Bupati Iskandar menyampaikan bahwa Bolsel tidak seperti daerah lain yang mempunyai tambang yang besar, tetapi hari ini Bolsel untuk angka kemiskinannya masih lebih baik ketimbang dengan daerah yang mempunyai penghasilan tambang, tapi tingkat kemiskinan masih tinggi.
Ia juga berharap agar BPKP selalu berkoordinasi dengan rumah sakit dan inspektorat, kerena progres dari 12 rumah sakit di beberapa kabupaten/kota ini, untuk Bolsel progres pembangunannya sampai hari ini bagus.
“Karena tim inspektorat tiap minggu turun langsung ke lapangan melihat pembangunan dan selalu melakukan zoom setiap minggu dengan tim BPKP, dan untuk alat kesehatan dicek dan dilihat langsung. Kami juga meminta masukan, saling tukar pemikiran dari BPKP agar pembangunan ini berjalan dengan aturan-aturan yang ada dan bisa terselesaikan tanpa adanya kendala,” katanya.
Terkait dengan program MBG, Bolsel sudah menjalankan program ini baru di dua titik, dengan menurunkan langsung tim Satgas MBG. “Dan di dalamnya wakil bupati yang merupakan ketua satgas MBG, ke depan masih ada lima titik yang akan dilakukan program MBG,” katanya. (*)
