Baklak.news, BOLSEL– DPRD Bolsel kembali menunjukkan peran strategis dalam penguatan arah pembangunan daerah melalui rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna, Kantor DPRD Bolsel, pada Kamis, 20 November 2025.
Rapat paripurna yang membahas sejumlah Ranperda ini, dipimpin Ketua DPRD Bolsel Ir Arifin Olii didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii dan Wakil Ketua Jelfi Djauhari.
Kegiatan ini dihadiri Bupati Hi Iskandar Kamaru, para anggota DPRD, Pimpinan OPD Pemkab Bolsel serta para ASN.
Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii mengatakan, rapat paripurna ini bertujuan untuk menetapkan Tiga usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) prakasa Pemda di luar program pembentukan peraturan daerah (Propemperda), membahas Tiga Ranperda usulan DPRD, dan menetapkan Ranperda APBD tahun anggaran 2026.
“Penetapan Tiga Ranperda Prakasa Pemda di luar Propemperda, Pembahasan tingkat pertama mengenai Tiga Ranperda inisiatif DPRD dan pembahasan tingkat kedua mengenai penetapan Ranperda terkait APBD untuk tahun anggaran 2026,” kata Arifin.
Tiga Raperda inisiatif DPRD yakni, Ranperda penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepariwisataan, dan Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Tiga Ranperda itu mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
“Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting penguatan pelayanan, ekonomi, dan perlindungan sosial di Bolsel,” kata Bupati Iskandar.
Ia mengatakan, Pemkab Bolsel juga mengajukan tiga Ranperda penting di luar propemperda. Yaitu Dana Cadangan Pilkada 2029, RP3KP, dan RTRW 2025–2045.
“Kita harus berfikir visioner. Pemerintahan tidak hanya menjalankan hari ini, tapi menyiapkan Bolsel untuk sepuluh hingga Dua puluh tahun mendatang,” kata Bupati Iskandar.
Kasempatan itu, pasangan Wabup Deddy Abdul Hamid ini juga mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang harus menghadapi penurunan transfer pusat sebasar Rp307 Miliar.
Meski demikian, ia memastikan stabilitas program tetap terjaga melalui rasionalisasi.
“Kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian WTP selama 11 tahun tidak terganggu,” tegasnya.
Ia menjamin, Gaji ASN dan P3K, ADD, dan Jamkesda akan menjadi prioritas belanja tahun anggaran 2026.
Sedangkan pembangunan fisik akan ditopang oleh dana desa, APBD Provinsi dan APBN.
Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menghadapi tantangan,” kata Bupati Iskandar.
Menutup sambutannya, Bupati Iskandar mengapresiasi DPRD dan mengajak seluruh perangkat daerah menjaga ritme kerja.
“Saya minta semua perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” kata Bupati Iskandar.
Sementara itu, dalam penetapan Tiga usulan Ranperda prakasa Pemda, DPRD melalui juru bicara ketiga fraksi yang ada sepakat menerima dan ditetapkan.
Pada penyampaian tingkat 1 terkait usulan Ranperda Inisiatif DPRD, ke-tiga fraksi berharap adanya sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan prodak hukum daerah hingga akhirnya ditetapkan dan dapat secara maksimal diimplementasikan.
Sedangkan terkait pembicaraan tingkat II Ranperda APBD tahun anggaran 2026, tiga fraksi DPRD kompak menerima, dan ditetapkan sebagai Perda. (Advertorial)
