Baklak.news, BOLSEL– Optimalkan penerapan transaksi non tunai di seluruh layanan daerah, Pemkab Bolsel menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di ruang Berkah, Kantor Bupati, pada Selasa, 16 Desember 2025.
Kegiatan tersebut, di Buka Wabup Deddy Abdul Hamid. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan terima kasih kepada jajaran Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, atas dukungan dan apresiasi yang diberikan kepada Pemkab Bolsel.
Pada pertemuan dengan BI, pada 28 November lalu, Bolsel dinobatkan sebagai kabupaten dengan implementasi non tunai terbaik.
Menurut Wabup Deddy, dalam upaya mengimplementasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Pemkab Bolsel terus memperkuat sinergi.
Mulai dari sinergi antar TP2DD Pemda, khususnya dalam perumusan roadmap elektronifikasi transaksi daerah, dan sinergi dengan lembaga bank dan non-bank, guna integrasi data transaksi serta perluasan kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Selain itu, Pemkab Bolsel juga bersinergi dengan pemerintah provinsi, dalam peningkatan PAD dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, Opsen BBNKB, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
“Pemerintah daerah juga bersinergi dengan Bank Indonesia untuk penguatan dan peningkatan peran TP2DD di Kabupaten Bolsel,” kata Wabup Deddy.
Menurutnya, implementasi ETPD di Bolsel telah berjalan dengan baik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Dari sisi pendapatan, kata Wabup Deddy, Pemkab Bolsel telah mengembangkan berbagai kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui teller bank, ATM, SMS dan Mobile Banking, QRIS, e-commerce, serta perusahaan ritel untuk seluruh jenis pajak dan sebagian retribusi daerah.
“Tahun depan, saya sampaikan kepada pengelola retribusi daerah yang masih menggunakan transaksi tunai untuk segera mengembangkan kanal pembayaran retribusi non tunai,” tegas Wabup Deddy
Dari sisi belanja daerah, kata dia, selain telah menggunakan Cash Management System (CMS), Pemkab Bolsel juga telah mengimplementasikan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sejak 4 Januari 2024.
Tahun ini, Bolsel juga telah memanfaatkan SP2D online.
“Bolsel menjadi Satu dari Tiga daerah di Sulawesi Utara yang menjadi piloting SP2D Online oleh Kementerian Dalam Negeri melalui SIPD, bekerja sama dengan PT Bank SulutGo,” kata Wabup Deddy.
Selain itu, pengelolaan TP2DD Bolsel juga tercatat sebagai Tiga terbaik se-Sulawesi Utara
“Semoga kedepan, seluruh transaksi di semua layanan Pemkab Bolsel sepenuhnya menggunakan sistem non-tunai,” kata Wabup Deddy.
Sementara itu, Darwaman TB Hutabarat, selaku
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulut menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemkab Bolsel.
Ia berharap, dengan perubahan dan kemajuan signifikan yang telah dicapai, Kabupaten Bolsel memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kabupaten terbaik di tingkat Sulawesi.
“Kami siap mendukung seluruh program Pemkab Bolsel dalam menunjang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui TP2DD,” kata Darwaman.
Sekadar informasi, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Desa Motandoi Selatan akan menjadi desa digital percontohan, khususnya untuk pembayaran PLN, PDAM, retribusi sampah, dan layanan lainnya.
Selain itu, retribusi parkir dan retribusi pasar juga akan mulai dilaksanakan secara non-tunai.
Untuk implementasi KKPD, telah terdapat Tujuh OPD yang telah memisahkan pengelolaan UP KKPD tunai dan non-tunai.
Bank Indonesia juga telah memberikan bantuan berupa layanan internet Starlink di Desa Pilolahunga, tepatnya di kawasan wisata Pantai Tersakiti, sebagai bagian dari dukungan penguatan infrastruktur digital di Kabupaten Bolsel.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten III Setda Rikson Paputungan Pincab BSG Bolsel, Pimpinan OPD, Para Camat, Jajaran BI Sulut serta para undangan. (*)
