Baklak.news, BOLSEL – Pemerintah Daerah (Pemda) Bolsel menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan Binus University di Jakarta. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja (kunker) Bupati H. Iskandar Kamaru didampingi Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy bersama instansi teknis terkait di Kampus Binus, Jakarta, pada Senin, 20 Mei 2024.
Bupati Iskandar berterima kasih kepada seluruh pimpinan Binus University, yang berkenan menerima kunjungan Pemda Bolsel.
“Kunjungan kami ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal tim Pemda Bolsel dan Binus University awal Maret lalu. Pertemuan hari ini juga merupakan upaya dari kedua pihak untuk membangun kolaborasi multisektor, multiaktor, dan multiprogram dalam pembangunan daerah,” katanya.
Bupati menginformasikan bahwa Bolsel pada tahun 2023 lalu berhasil lolos kompetensi DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK Tematik PPKT), dan menetapkan Desa Bakida, Kecamatan Helumo sebagai lokus programnya.
“Daerah kami tahun 2023 lalu lolos dalam kompetensi DAK Tematik PPKT dan Desa Bakida ditetapkan sebagai lokus programnya. Untuk tujuan ini, saya berharap Binus University dapat berkolaborasi dengan Pemda dalam melakukan peningkatan SDM dan pengembangan ekonomi melalui program Bina Desa Binus University,” jelasnya.
Melalui kolaborasi ini ia berharap akan terbangun infrastruktur ekonomi dan peningkatan mutu SDM, serta mendorong terjalinnya kerja sama dalam bidang-bidang lain.
Kunjungan tersebut disambut langsung Wakil Rektor Binus University Prof. Tirta Nugraha Mursitama. Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikannya atas kehadiran Bupati Iskandar bersama jajaran, serta kesediaan membangun kerja sama dan kolaborasi dengan Binus University.
“Terima kasih Pak Bupati sudah memilih kami sebagai mitra dalam upaya melakukan peningkatan SDM dan pembangunan ekonomi daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ucapnya.
Turut hadir dalam kegiatan kunker, Kaban Bapelitbangda, Kadis PUPR, Kadis Perkim, Kepala BPN Bolsel, Dinas Lingkungan Hidup, Kabag Umum, Kabag Prokopim Setda, dan Kabid E-government Kominfo. (*)
