Baklak.news, Bolsel– Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menoreh prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulut. Dalam rapat dan evaluasi Tom Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pemprov, kabupaten dan kota, Bolsel berhasil meraih terbaik 1 kategori kinerja pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting tahun 2024.
Kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Victor Mailangkay ini, berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Rapat itu dihadiri Pj Sekprov Sulut Tahlis Gallang, Perwakilan BPS Sulut, para bupati dan wakil kota, serta jajaran Bappeda se Sulut
Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid yang hadir pada rapat tersebut memaparkan capaian penurunan kemiskinan di daerahnya.
Berdasarkan data yang dirilis BPS, kata Wabup Deddy, Angka kemiskinan di Bolsel mengalami penurunan signifikan dari 11,33persen pada tahun 2024, menjadi 10.52persen pada tahun 2025.
Penurunan angka kemiskinan di Bolsel, kata Wabup Deddy, merupakan hasil kerja keras lintas sektor dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tren alokasi dan realisasi APBDes dari tahun 2023 hingga 2025 terus kami fokuskan pada program penyaluran BLT, ketahanan pangan, dan penurunan stunting,” kata Wabup Deddy.
Wabup Deddy juga memaparkan, Bolsel mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) fisik tematik untuk program pengentasan permukiman kumu terpadu.
“Program ini meliputi penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni sebanyak Tiga Puluh unit,” kata Wabup Deddy.
Kesempatan itu, Wabup Deddy menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang dialami semua daerah, pada tahun 2026.
“Efisiensi hingga Lima Puluh Persen sudah kami lakukan, tapi masih defisit. Ini berpotensi memperlambat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Kami berharap Bappeda Provinsi bisa memberikan perhatian serius agar program ini tidak terhenti,” kata Wabup Deddy.
Sebelumnya, Wagub Sulut Victor Mailangkay dalam sambutannya menekankan pentingnya rakor TKPKD sebagai wadah konsolidasi, sinkronisasi, dan evaluasi atas berbagai upaya pengentasan kemiskinan di Sulut.
Ia menegaskan, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi agenda prioritas Pemprov Sulut dalam mewujudkan visi Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas sektoral semata , tetapi menjadi langkah yang krusial dalam mengakselerasi capaian visi dan misi pembangunan daerah kita,” tegas Wagub.
Berdasarkan rilis BPS Sulut, pada bulan Maret 2025 presentasi penduduk miskin di provinsi tercatat 6,71 % , dan mengalami kenaikan 0,01 %. Ini lebih baik dari pada capaian nasional pada angka 8,47%.
Keseluruhan penduduk miskin sebanyak 173,84 ribu jiwa dan garis kemiskinan perkapita 530,394.
Sedangkan presentasi kemiskinan kabupaten dan kota tertinggi ada di Kepulauan Sangihe sebesar 10,91% , dan terendah berada di kota tomohon sebesar 4,86%.
“Kemiskinan bukan sekadar keterbatasan ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Karena itu, semua pihak harus bersinergi,” kata Wagub Mailangkay.
Acara diakhiri dengan menandatangani berita acara dengan satu tujuan dan komitmen dalam pengentasan angka kemiskinan di setiap kabupaten Kota. (*)
