Baklak.News, MINUT — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Minahasa Utara (Minut), kembali menggelar sosialisasi, Selasa (25/6/2024).
Kegiatan yang digelar di salah satu hotel ternama di wilayah Kalawat ini membahas soal peran Jurnalis dan Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam mengawal tahapan Pilkada serentak yang sedang dilaksanakan oleh KPU Minut.
Adapun narasumber yang dihadirkan berjumlah 3 orang yakni Kepala Kesbangpol Sulut, Ferry J. Sangian, Ketua PWI Sulut, Vocke Lontaan serta Ketua Presidium JADI Sulut, Johnny A. A. Suak.
Ketua Bawaslu Minut, Rocky M Ambar, dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan mengatakan, Bawaslu adalah sahabat masyarakat sehingga dalam menjalankan peran pengawasan, diperlukan sinergitas semua elemen masyarakat baik itu Jurnalis, LSM, Ormas, Tokoh Agama maupun Tokoh Adat.
“Itulah sebabnya kami mengundang saudara-saudara sekalian pada kegiatan hari ini, karena kami yakin saudara-saudara memberikan pengaruh kuat di masyarakat yang bisa digunakan untuk mengajak masyarakat untuk mengawal serta menyukseskan Pilkada serentak,” kata Rocky.
Menurutnya, adalah sesuatu yang mustahil menciptakan Pilkada berkualitas ketika dalam peran pengawasan tidak semua elemen masyarakat terlibat.
“Minimallah kita melakukan pemantauan, pengawasan terhadap diri sendiri, kemudian kepada orang terdekat, itu sudah bagian dari mendukung terwujudnya pesta demokrasi berkualitas,” sebut jebolan magister hukum Universitas Brawijaya ini.
“Semoga kegiatan hari akan semakin memperkuat komitmen bersama untuk mengawal jalannya tahapan Pilkada serentak ini. Ayo sama-sama kita berkolaborasi mengawal Pilkada ini guna melahirkan pemimpin yang mampu membangun Kabupaten Minahasa Utara ke arah yang lebih baik,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Sulut, Ferry J Sangian, yang menjadi pemateri pertama membuka presentasinya dengan perbedaan karakter pemilih dahulu dengan hari ini.
“Kalau dulu memilih pemimpin pakai komitmen hati, namun sekarang sudah tidak demikian. Politik uang telah merusak tatanan itu,” kata Sangian.
Itulah sebabnya ia menyebutkan jika kehadiran Bawaslu jadi sangat sentral dan diharapkan mampu mengembalikan sikap politik masyarakat yang kini sudah banyak dipengaruhi oleh “fajar” (uang).
“Dulu di Tonsea kita pilih pemimpin tak pernah lihat berapa banyak uang yang dia miliki, tapi lebih melihat kepada kemampuan intelektual serta kredibilitasnya. Nah, sekarang salah satu yang harus dipikirkan adalah bagaimana komitmen kita untuk mengembalikan itu serta membuang jauh praktek politik uang yang semakin merajalela di masyarakat,” urainya.
“Di posisi inilah peran Bawaslu, termasuk LSM, Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Budaya serta Jurnalis yang harusnya lebih diperkuat lagi,” sebutnya.
Pemateri kedua, Ketua PWI Sulut, Vocke Lontaan, mengangkat tema ‘Peran Media Massa Mengawal Pilkada Serentak’.
Lagi-lagi ia mengingatkan soal peran Pers dalam menopang keterlibatan masyarakat dalam mengawal Pilkada Serentak 27 November 2024 mendatang.
“Media massa memiliki peran strategis dalam menghadirkan Pilkada yang berkualitas, maka dari itu karya yang disajikan ke masyarakat haruslah bersifat ajakan, motivasi serta konstruktif. Jangan sebaliknya, bikin kegaduhan atau bahkan memecah belah masyarakat,” pesannya.
Tak kalah menarik dengan pemateri pertama dan kedua, Ketua Presidium JADI Sulut, Johnny A. A. Suak, meminta Bawaslu menyiapkan reward (baca: penghargaan) kepada orang-orang yang melapor terkait indikasi adanya pelanggaran Pemilu.
“Rasanya sulit mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal serta mengawasi jalannya tahapan Pilkada jika tidak ada reward yang diberikan,” ujarnya.
Menurutnya, makin ke sini masyarakat jadi makin enggan melapor adanya kecurangan di Pilkada.
“Nah, harusnya ini dicarikan formula bagaimana supaya masyarakat tidak bermasa bodoh. Karena bagaimana pun juga, pengawasan partisipatif memerlukan peran serta masyarakat,” tuturnya sembari menyentil pola yang dibuat KPK yakni memberi 3 persen dari uang negara yang berhasil diselamatkan sebagai apresiasi kepada pihak-pihak yang memberi informasi soal dugaan korupsi.
“Kenapa kita tidak adopsi cara KPK?” kuncinya.
Di akhir kegiatan, Pimpinan Bawaslu Waldi Mokodompit, kembali mengajak semua yang hadir untuk bersinergi dengan Bawaslu dalam mengawal serta memantau semua tahapan Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU.
“Kami akui jika dari sisi kuantitas, jumlah personil Bawaslu sangatlah terbatas, sehingga dukungan saudara sekalian sangat diperlukan,” ujarnya sembari meminta pers untuk ambil peran mengedukasi masyarakat sehingga boleh turut serta mengawal setiap proses menuju pesta demokrasi.
Turut hadir dalam kegiatan bertajuk ‘Sosialisasi Partisipatif Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara Kepada Jurnalis dan Ormas Pada Tahapan Pilkada Serentak 2024’ itu yakni Koordinator Sekretariat, Michael Polii serta para staf di Bawaslu Minut. (*)
